.png "Author")
"Kita hanya tinggal menunggu, ini kan baru Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil. Kan keputusannya melalui mekanisme perundangan yang berlaku," katanya usai upacara peringatan Hari Pendidikan Nasional di Plaza Pemkot Bekasi, Selasa (2/5/2023).
Pengawasan sekaligus pembinaan terhadap SMA dan SMK sederajat rencananya bakal dikembangkan ke pemerintah tingkat kota atau kabupaten. Sehingga, pada prinsipnya, kata dia, pihaknya bersyukur jika kebijakan ini dapat direalisasikan.
"Karena bagaimanapun juga anak bangsa yang kemudian dididik berada di wilayah kota dan kabupaten. Sehingga mungkin rentang kendalinya menjadi lebih pendek dan pembinaannya pun bisa dilakukan secara cepat," ucap Mas Tri.
Ia menjelaskan, perlu adanya persiapan dalam meningkatkan sarana dan prasarana, agar bisa memaksimalkan rencana pengelolaan SMA dan SMK di tingkat kota ataupun kabupaten.
"Saya kira kan peningkatan sarana dan prasarana yang ada tentunya harus kita optimalkan, belum lagi terkait dengan penyebaran dan kemudian pastinya tenaga pendidik, karena memang ada disparitas (kesenjangan) antara jumlah pendidik dan juga lingkungan sekolah dengan cakupan layanan yang lain," ujarnya.
Sebelumnya, Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil menyetujui terkait pengelolaan serta pengawasan Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dikembalikan kepada kepada pemerintah kota dan kabupaten.
"Saya cenderung setuju, secara pribadi ya. Karena waktu dulu saya jadi Wali Kota Bandung itu lebih dekat koordinasi teknisnya," katanya. (Rd)
