.png "Author")
 |
| Ketua DPR RI Puan Maharani |
JAKARTA, Bekasicyber.id - Puan Maharani, Ketua DPR RI, mengajak
KPU untuk meningkatkan proteksi data pada Daftar Pemilih Tetap (DPT) untuk
memastikan kelancaran Pemilu 2024. Tujuan utamanya adalah untuk mencegah
bocornya data pribadi pemilih, terutama dari serangan siber.
“Dalam era teknologi yang semakin canggih ini, kita harus
dapat mengantisipasi serangan siber. Harus ada jaminan keamanan data pemilih
Pemilu agar pesta demokrasi kita dapat berjalan dengan lancar, aman dan damai.
Keamanan data pribadi pemilih juga harus dilindungi,” kata Puan dalam rilis
yang diterima tim Parlementaria pada Kamis (30/11/2023).
Belakangan ini, masyarakat dikejutkan dengan isu bocornya
DPT. Seorang hacker dengan nama samaran ‘Jimbo’ mengklaim telah meretas situs
kpu.go.id dan mendapatkan 204 juta DPT KPU. Tidak hanya meretas, hacker
tersebut juga menjual data tersebut dengan harga US$74.000 atau setara Rp 1,2
miliar.
Data yang diklaim berhasil diretas oleh ‘Jimbo’ mencakup
NIK, No. KK, nomor KTP (termasuk nomor paspor untuk pemilih yang berada di luar
negeri), nama lengkap, jenis kelamin, tanggal lahir, tempat lahir, status
pernikahan, alamat lengkap, RT, RW, kodefikasi kelurahan, kecamatan dan
kabupaten serta kodefikasi Tempat Pemungutan Suara (TPS) warga Indonesia yang
ada dalam DPT.
Kasus yang sama juga terjadi pada 2022, di mana seorang
hacker bernama Bjorka mengklaim mendapatkan 105 juta data pemilih dari situs
KPU, yang kemudian dibagikannya ke forum daring. Data tersebut berukuran 20 GB
dan berisi informasi seperti NIK, Kartu Keluarga (KK), nama lengkap, tempat
tanggal lahir, jenis kelamin, umur, dan lain-lain. Bjorka menjualnya seharga
USD 5 ribu atau setara Rp7,4 juta.
Mengingat dua peristiwa tersebut, Puan mendorong KPU dan
Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kemenkominfo) untuk bekerja sama dengan
lembaga keamanan siber dan pihak-pihak terkait lainnya untuk memastikan
perlindungan data dan keamanan siber yang optimal.
“Kita memiliki BSSN (Badan Siber dan Sandi Negara) yang
memiliki anak-anak bangsa yang bisa menghalau serangan siber. Dengan begitu,
sinergitas diperlukan untuk menangkal kejahatan teknologi seperti ini,” tutur
Puan. (hal/rdn)