.png "Author")
 |
| Pj Gubernur Jawa Barat Bey Machmudin. |
Dia menambahkan bahwa upaya untuk memperkuat reformasi birokrasi yang
terkoordinasi dan terpadu antara provinsi dan kabupaten/kota di Jawa Barat,
serta pembinaan intensif yang dilakukan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi serta kementerian teknis lainnya, telah memberikan
peningkatan signifikan pada indeks reformasi dan birokrasi di Jawa Barat.
“Kita semua tahu bahwa Provinsi Jawa Barat adalah salah satu dari lima
provinsi dengan prestasi terbaik di Indonesia, tetapi itu bukan tujuan akhir
kita,” kata Bey Machmudin dalam acara Anugerah Reformasi Birokrasi Jawa Barat
di Aula Barat, Gedung Sate, Kota Bandung, Rabu (6/3/2024).
“Tujuan akhir kita adalah untuk menyelesaikan isu peningkatan kesejahteraan
masyarakat Jawa Barat,” lanjutnya.
Oleh karena itu, Bey menekankan bahwa prinsip proaktif dalam menyelesaikan
masalah yang ada, disertai dengan inovasi yang sesuai dengan tata kelola, akan
memiliki nilai lebih dibandingkan dengan hanya berfokus pada angka-angka
penilaian.
“Adalah sangat tidak adil bagi masyarakat jika mereka melihat kita sebagai
aparatur pemerintah daerah yang bangga dengan hasil penilaian, sementara di
sisi lain masalah yang ada di sekitar kita belum terselesaikan,” tambahnya.
Dia menegaskan bahwa solusi yang konkret harus dapat langsung dirasakan oleh
masyarakat. Aparatur di daerah harus mampu mengurangi masalah, bukan
menambahnya.
Dia juga menekankan bahwa permasalahan di masyarakat tidak akan pernah
habis, dan oleh karena itu perangkat daerah harus lebih responsif dan lebih
sensitif.
“Selesaikan hari ini untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.
Selain itu, Bey mengatakan bahwa pemerintah pusat telah mendorong untuk
menyelesaikan bersama-sama isu-isu seperti pengentasan kemiskinan, digitalisasi
stunting, peningkatan realisasi investasi, pengendalian inflasi hingga
peningkatan produk dalam negeri.
Dia juga menyoroti beberapa isu di Jawa Barat yang masih perlu segera
diselesaikan, mulai dari penanganan sampah, kemacetan perkotaan hingga
penanganan bencana.
“Kita harus bekerja secara terpadu dalam menyelesaikan masalah-masalah
tersebut. Jika kita mencoba menyelesaikan masalah dengan pendekatan parsial,
akan sulit bagi kita untuk memenuhi harapan masyarakat agar kesejahteraannya
lebih diperhatikan,” tutur Bey.
Pada kesempatan yang sama, Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat juga
meluncurkan Sistem Pengukuran Reformasi Birokrasi Terintegerasi atau Surabi,
sebuah platform untuk mengukur keberhasilan implementasi reformasi birokrasi di
tingkat perangkat daerah.
Sistem ini dibuat dengan tujuan untuk mencapai transformasi birokrasi yang
terpadu, berakar pada masyarakat, dan berdampak di Jawa Barat.
“Saya ingin menekankan sekali lagi, platform Surabi hanyalah alat ukur,
bukan yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat Jawa Barat dari waktu ke
waktu,” katanya.
“Jadi, itulah kewajiban kita, untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat
Jawa Barat,” pungkas Bey Machmudin.
Erwan Agus Purwanto, Deputi Menteri Bidang Reformasi Birokrasi,
Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan Kementerian PANRB, dalam video
sambutannya mengucapkan selamat kepada para penerima Anugerah Reformasi
Birokrasi Provinsi Jawa Barat.
Menurutnya, keberhasilan yang diraih merupakan hasil dari kerja sama dan
komitmen yang kuat dalam menghasilkan perubahan positif bagi masyarakat.
“Tanpa kerja sama dan dedikasi, semua pencapaian ini tidak mungkin bisa
diraih dan diwujudkan,” ucap Erwan.
Erwan juga mengapresiasi kabupaten/kota yang mendapatkan penghargaan atas
capaian RB terbaik tahun 2023.
Menurutnya, capaian itu tidak hanya mencerminkan kemajuan dalam proses
administratif, tetapi juga menggambarkan komitmen dan inovasi yang telah
dilakukan untuk meningkatkan kualitas reformasi birokrasi.
“Kabupaten/kota berprestasi menjadi teladan bagi Kabupaten/kota lain dalam
upaya meningkatkan kualitas reformasi birokrasi,” tutupnya. (Dn)
