.png "Author")
 |
| Bahan-bahan pokok. |
“Sebagai tindak lanjut dari petunjuk Presiden Joko Widodo,
kami berharap dukungan dan kerjasama dari semua pemimpin daerah di tingkat
provinsi, kabupaten, dan kota untuk secara aktif dan berkelanjutan melaksanakan
tiga inisiatif ini,” ujar Arif dalam Rapat Koordinasi Hari Besar Keagamaan
Nasional (HBKN) Puasa dan Idul Fitri 1445 Hijriah di Jakarta, Senin.
Arif menjelaskan bahwa langkah pertama yang harus diambil
oleh pemerintah daerah adalah meluncurkan Gerakan Pangan Murah (GPM) yang
bekerja sama dengan Perum Bulog dan berbagai asosiasi pangan di setiap wilayah.
“Saya meminta kepada semua daerah untuk melaksanakan Gerakan
Pangan Murah. Di sini ada Bulog, ID Food, dan asosiasi, saya harap Bulog dapat
menginformasikan bahwa stok pangan di semua daerah cukup dan dapat bekerja sama
dengan pemerintah daerah,” kata Arief.
Langkah kedua adalah bekerja sama dengan Tim Pengendali
Inflasi Daerah (TPID). Dan langkah ketiga adalah melakukan pemantauan harga di
pasar induk, pasar tradisional, dan pasar ritel modern.
“Tujuannya adalah agar kita dapat memastikan bahwa
harga-harga ini memang sesuai, tidak terlalu tinggi, karena biasanya menjelang
lebaran harga sudah naik,” tambah Arif. Arif menekankan pentingnya pemantauan
pasar untuk memastikan bahwa beras dijual dengan Harga Eceran Tertinggi (HET)
yaitu Rp10.900.
“Selanjutnya, tim dari pemerintah pusat yang melibatkan
berbagai kementerian dan lembaga akan memberikan dukungan dan melakukan
pemantauan evaluasi ke daerah, sehingga masyarakat dapat menjangkau harga dan
beribadah (puasa) dengan nyaman,” tutur Arief.
Badan Pangan Nasional mengadakan rapat koordinasi dengan
berbagai kementerian dan lembaga serta pengusaha di bidang pangan untuk
menciptakan pangan yang terjangkau bagi masyarakat menjelang HBKN Idul Fitri
1445 Hijriah.
Rapat hybrid tersebut dipimpin langsung oleh Mendagri Tito
Karnavian dan dihadiri oleh perwakilan dari Kemendag, Kemenkeu, Kemenhub,
Kementan, Kementerian BUMN, Kemenko Perekonomian, Kepala BPS, Kabareskrim
Polri, Gubernur BI, Ombudsman, gubernur se-Indonesia, bupati/wali kota
se-Indonesia, sejumlah pengusaha dan asosiasi di bidang pangan, dan pihak
terkait lainnya. (dn)
