tRbFFwIJXCPvDkjdZ6hw7BrVzKSmv3z6tIDMFXHn
Bookmark

Perjuangkan Gaji PHL Kali Asem, Pemuda Demokrat Indonesia Datangi Pj Wali Kota

Pj Wali Kota Bekasi saat mengkonfirmasi terkait gaji PHL Kali Asem Bantargebang, Senin (13/5/2024).
BEKASI SELATAN, Bekasicyber.id – Keringat bercucuran kerja menguras tenaga tapi keringat mereka tidak dihargai atau tidak dibayar. Itulah derita yang dirasakan para Pekerja Harian Lepas (PHL) Kali Asem TPA Bantargebang, Kota Bekasi.

Ketua Pemuda Demokrat Indonesia Bantargebang, Saiful, menyampaikan bahwa sudah dua tahun terakhir PHL bekerja membersihkan sampah di sepanjang Kali Asem, namun sejak 5 bulan terakhir (Januari - Mei) gaji mereka tidak terbayarkan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi.

"Dari bulan Januari sampai saat ini bulan Mei 2024, gaji para PHL Kali Asem belum dibayarkan, kalau berbicara kemanusiaan, ini bukan dimanusiakan," ujar Saiful yang akrab disapa Bang Paing saat menyambangi Pj Walikota Bekasi Raden Gani Muhamad, Senin (13/5/2024).

“Mereka ini punya keluarga dan punya anak yang harus dibiayai bagaimana menjalani hidupnya tanpa biaya atau upah yang belum dibayarkan ?,”

Ia mengingatkan bahwa ratusan PHL Kali Asem membutuhkan gaji mereka untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Terlebih saat gaji belum juga diterima pada momentum hari raya beberapa waktu lalu.

Pj Wali Kota Bekasi, Raden Gani Muhamad mengatakan kepada pemuda Demokrat Indonesia, "Pada prinsipnya, saya kalau itu sesuai aturan tidak ada masalah tanda tangan, tapi kalau tidak sesuai aturan di lapangannya prosedurnya jangan memaksa saya tanda tangan,"

Nanti menurut Gani, "Ini akan diajukan dan diproses, bandek turun dan mana yang bisa di cairkan."

"Apakah yang dari Januari sampai Maret tetap bisa dicairkan ataukah yang dari Maret ke Mei, nanti kita lihat karena ini belum lagi naik ke saya," jelas Gani.

Menurut Gani, persoalan ini sudah dari awal diingatkan dari pemerintah agar dihentikan. TAPD sudah mengingatkan, tapi tidak juga dilakukan penghentian.

"Di awal itu sudah kami perintahkan untuk di hentikan,jangan sampai merugikan PHL,kenapa dijanjikan,ini seolah olah ada mis," terang Gani.

Di tempat terpisah Yudianto, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi menjelaskan kepada Pemuda Demokrat dan perwakilan PHL menyampaikan.

“Segala sesuatunya secara administrasi , kami sudah ajukan ke BPKAD, tinggal menunggu pencairan. Namun  sampai sekarang adalah keputusannya menunggu dana transfer dari DKI Jakarta, bahkan untuk saat ini bulan April sudah diajukan,” ungkapnya.

“Persoalan ini sudah kami sampaikan di awal, kepada pemerintah kota. Bahkan sudah dilakukan audensi, bagaimana upah dari PHL ini akan dibayarkan,” pungkasnya. (Mr. Y)