.png "Author")
 |
| Ketua Komisi I DPRD Kota Bekasi, Faisal (kiri) saat berdiri di atas komando menerima masa aksi dari BMPS Kota Bekasi. |
“Karena
bagaimana pun pendidikan di Kota Bekasi menjadi tangung jawab bersama, dalam
waktu dekat saya memohon untuk Pj Wali Kota Bekasi melalui dinas terkait yaitu
Disdik begitu juga dengan Sekda bisa duduk bareng dengan semua stakeholder yang
ada,” kata Faisal, Rabu (17/07/2024).
"Ribuan murid hari ini yang belum dapet kepastian
mereka bersekolah dimana ini harus dicarikan solusinya mungkin sebagian bisa
masuk ke negri dan sebagian bisa masuk ke swasta,”
"Pesan saya tetap satu yang tidak mampu wajib digratiskan, artinya kalau kuota itu sudah
terlalau padat selama sekolah itu tidak jauh dari rumah dan gratis kenapa
tidak," lanjut Faisal.
Menurut Faisal,
"persoalan hari ini banyak orang tua yang tidak mau anaknya sekolah jauh
dari rumah dan banyak orang tua hari ini tidak sanggup membayar sekolah di Swasta,
peran pemerintah harus ada. Apalagi
BMPS mengatakan banyak sekolah dari mereka yang bisa menggratiskan semua,”
Intinya, kata
dia, pemerintah wajib hadir dan tidak boleh lepas tangung jawab. Tidak boleh ada satupun anak
Bekasi yang tidak bersekolah hanya dengan alasan tidak mampu. Dengan demikian, harus dicarikan solusinya agar persoalan tersebut dapat diselesaikan.
Ia menilai,
sebenarnya Disdik punya pemetaan wilayah dimana dapat diketahui dimana saja wilayah yang benar-benar
kekurangan sekolah negeri.
“Mungkin
rombelnya bisa ditambah mana yang dianggap sudah cukup mungkin bisa
didelegasikan ke swasta. Yang
terpenting itu tadi, kembali
lagi warga tidak mampu wajib gratis di sekolah swasta dan negeri,” tegas Faisal. (Mr. Y)