.png "Author")
 |
| Kepala Bapenda Kabupaten Bekasi, Ani Gustini. |
Kepala Bapenda Kabupaten Bekasi, Ani Gustini, menyatakan
bahwa tingginya antusiasme masyarakat dalam mengikuti program pemutihan membuat
pihaknya mengambil langkah antisipatif, termasuk penyediaan tenda dan tim medis
bagi warga yang mengantre membayar pajak.
“Karena saking antusiasnya masyarakat, diperlukanlah tenda
dan tim kesehatan. Saya memohon kepada Dinas Kesehatan dari minggu lalu untuk
standby sampai dengan tanggal 30 Juni,” ujar Ani usai memberi pengarahan kepada
pegawai Bapenda di Plaza Pemkab Cikarang Pusat, Senin (14/04/2025).
Ani menjelaskan, program pemutihan pajak yang berlaku di
seluruh Jawa Barat, termasuk Kabupaten Bekasi, memberikan dampak positif
terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), khususnya dari sektor opsen
pajak. Kabupaten Bekasi ditargetkan meraih realisasi pendapatan sebesar Rp701
miliar dari program tersebut.
“Mudah-mudahan PAD yang berkaitan dengan opsen bisa
tercapai. Karena luar biasa juga targetnya sampai Rp701 miliar,” katanya.
Untuk mendorong pencapaian target tersebut, Bapenda
menerapkan strategi jemput bola dengan menginstruksikan Unit Pelaksana Teknis
Daerah (UPTD) agar secara intensif turun langsung melayani masyarakat.
Pelayanan keliling dilaksanakan dua hingga tiga kali dalam seminggu di
wilayah-wilayah yang menjadi tanggung jawab masing-masing UPTD.
“UPTD ini satu bisa membawahi enam kecamatan. Jadi kita
lebih ke jemput bola terhadap masyarakat yang ada di lapangan,” jelas Ani.
Selain PKB, sektor lain seperti Bea Perolehan Hak atas Tanah
dan Bangunan (BPHTB) juga menjadi fokus Bapenda dalam mengoptimalkan pendapatan
daerah. Seluruh perkembangan dan capaian pendapatan secara berkala dilaporkan
kepada Bupati Bekasi, Ade Kuswara Kunang.
Dengan sinergi antarinstansi dan pendekatan pelayanan
langsung kepada masyarakat, Bapenda Kabupaten Bekasi berharap target pendapatan
daerah dari sektor pajak dapat tercapai secara optimal. Upaya ini juga menjadi
bagian dari peningkatan kesadaran warga dalam memenuhi kewajiban pajak demi
mendukung pembangunan daerah yang berkelanjutan. (jaw)